KPPN 002

Sebagai unit eselon IV yang melaksanakan fungsi edukasi dan asistensi kepada stakeholders sekaligus pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, fungsi Seksi MSKI sangat krusial. Apabila ditelaah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang SOP KPPN, Seksi MSKI dapat dibagi menjadi klasifikasi fungsi meliputi :

Selain melakukan asistensi perbendaharaan, melalui fungsi MS, Seksi MSKI berkewajiban melakukan survei kepuasan para stakeholders terhadap seluruh aspek layanan yang diberikan oleh KPPN. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis/kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KPPN telah dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu, SOP, dan memenuhi seluruh harapan para pengguna layanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui mekanisme kuesioner minimal sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun yakni pada Semester I.

Survei dilakukan pada beberapa aspek meliputi :

Layanan Pencairan Dana

Layanan Bimbingan & Konsultasi

Layanan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Sarana & Prasarana

Setiap aspek terdapat beberapa pertanyaan dengan penilaian dilakukan menggunakan skala angka mulai dari 1 (sangat tidak puas) hingga 5 (sangat puas).

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang SOP KPPN, Fungsi MS pada Seksi MSKI menghasilkan produk layanan berupa surat dan laporan meliputi :

1. Penerbitan surat permohonan pembuatan user password aplikasi OM-SPAN
2. Penatausahaan revisi DIPA petikan pada KPPN yang berasal dari Ditjen Anggaran atau Kanwil DJPb
3. Penyusunan Laporan Hasil Layanan CSO setiap bulannya kepada Kepala KPPN dan Kepala Kanwil DJPb
4. Penerbitan surat teguran/pemberitahuan keterlambatan pengajuan SPM Penggantian Uang Persediaan (GU) dan SPM Pertanggungjawaban TUP (PTUP)
5. Penerbitan surat sanksi pemotongan dana Uang Persediaan (UP)
6. Penerbitan surat teguran kepada satker atas frekuensi pengembalian.penolakan SPM pada petugas FO KPPN
7. Penerbitan surat layanan informasi perbendaharaan sehubungan pembinaan satuan kerja, pengelolaan data pelaksanaan anggaran, dan lain sebagainya

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Seksi MSKI melaksanakan fungsi KI sebagai bagian dari internal control guna terwujudnya check and balance pada KPPN.

Guna melaksanakan berbagai tugas sebagaimana disebutkan, Pelaksanaan Fungsi KI KPPN berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-287/PB/2015 tentang SOP KPPN, sehingga Seksi MSKI diharuskan melaksanakan dan menghasilkan beberapa output pekerjaan sebagai berikut:

1. Laporan Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik Pegawai
2. Penyusunan Rencana termasuk Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian Internal dua mingguan kepada Kepala KPPN dan Bulanan/Triwulanan kepada Kepala Kanwil DJPb
3. Laporan Hasil Pengelolaan Risiko dan Laporan Manajemen Risiko pada KPPN
4. Laporan Hasil Pemantauan Standar Kualitas Layanan KPPN
5. Pembaharuan/Penandatanganan Pakta Integritas KPPN dan Mitra Kerja
6. Laporan EIKR, LKT, LRT, Pengaduan, dan lain sebagainya

Seperti Subbagian Umum, Seksi MSKI juga menyediakan layanan kepada 2 (dua) pihak, yakni kepada stakeholder/satuan kerja dan internal pegawai KPPN dalam hal pengawasan ketentuan kode etik kepegawaian.

PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb
Pedoman Pelaksanaan Tugas
SOP

---