KPPN 002

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan; melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi budaya organisasi, serta melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

---

Pengelolaan Kinerja

1. Penetapan Kontrak Kinerja (Reguler)
2. Perubahan Kontrak Kinerja (Addendum dan Komplemen)
3. Penetapan Manual IKU dan Matriks Cascading dan Allignment
4. Perekaman Kontrak Kinerja, Cpaian Kinerja dan Manual IKU pada Aplikasi Kinerja (E-performance)
5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-Three-Four-Five
6. Perekaman Capaian IKU dan Penilaian Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas pada Aplikasi Kinerja (E-Performance)
7. Pelaksanaan Penilaian Perilaku pada Aplikasi Kinerja (E-Performance)
8. Pengelolaan Kinerja Pegawai Mutasi
9. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS
10. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja berdasarkan Prinsip Strategy Focused Organization (SFO)
11. Penyusunan Laporan Kinerja KPPN
12. Penyusunan Analisis Beban Kerja

---

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Usul Kenaikan Pangkat Pilihan
2. Usul Kenaikan Pangkat Reguler
3. Kenaikan Gaji Berkala
4. Cuti Pegawai
5. Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai
6. Penetapan Surat Tugas dan Calon Peserta Diklat
7. Penunjukan Pelaksanan Tugas dan Pelaksana Harian
8. Penyampaian Usulan Mutasi Internal
9. Rekomendasi Penetapan Jabatan dan Peringkat Pegawai Pelaksana
10. Kartu Pegawai/Kartu Istri/Kartu Suami, Taspen
11. Administrasi Kehadiran Pegawai Melalui Sistem Absensi Elektronik
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)
13. Penyusunan Laporan Kepegawaian
14. Penyampaian Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan
15. Pengadministrasian Izin Tugas Belajar/Beasiswa
16. Pengambilan Sumpah/Jani PNS
17. Penyampaian Permohonan Mutasi Pegawai Mengikuti Suami

---

Pengelolaan Keuangan

1. Pembuatan Gaji
2. Pembayaran Lembur
3. Pembayaran Uang Makan
4. Pembayaran Tunjangan Kinerja
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
6. Penyelesaian Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
7. Penyelesaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
8. Pembuatan LPJ Bendahara
9. Penyusunan/Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana

---

Pengelolaan Organisasi (Tata Usaha dan Rumah Tangga)

1. Penatausahaan Surat Masuk
2. Penerbitan Surat Permintaan Perubahan User SPAN pada KPPN
3. Penerbitan Berita Acara Perubahan User SPAN pada KPPN
4. Penatausahaan Surat Keluar
5. Penyaluran/Pendistribusian Barang Persediaan
6. Pengadaan Barang/Jasa
7. Penatausahaan Arsip KPPN
8. Usulan Pemusnahan dan Penghapusan BMN
9. Usulan Pemusnahan/Penghapusan Arsip
10. Penghapusan Arsip KPPN
11. Pembuatan Laporan Inventaris Barang
12. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
13. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
14. Penetapan Status BMN
15. Melakukan Layanan Keprotokoleran
16. Melakukan Layanan Kehumasan
17. Penyusunan Laporan BMN

Merupakan unit eselon IV yang menjadi core business utama dari KPPN, Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi, melakukan pengelolaan data kontrak, data penerima pembayaran (supplier) dan belanja pegawai satuan kerja, melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.

Sebagai unit eselon IV yang melaksanakan fungsi edukasi dan asistensi kepada stakeholders sekaligus pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, Fungsi Seksi Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) sangat krusial. Apabila ditelaah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang SOP KPPN, Seksi MSKI dapat dibagi menjadi klasifikasi fungsi meliputi:

---

Fungsi Manajemen Satuan Kerja (MS)
Selain melakukan asistensi perbendaharaan, melalui fungsi MS, Seksi MSKI berkewajiban melakukan survei kepuasan para stakeholders terhadap seluruh aspek layanan yang diberikan oleh KPPN. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis/kualitas pelayanan yang dilakukan oleh KPPN telah dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu, SOP, dan memenuhi seluruh harapan para pengguna layanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui mekanisme kuesioner minimal sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun yakni pada Semester I.
Survei dilakukan pada beberapa aspek meliputi :

Layanan Pencairan Dana

Layanan Bimbingan & Konsultasi

Layanan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Sarana & Prasarana

Setiap aspek terdapat beberapa pertanyaan dengan penilaian dilakukan menggunakan skala angka mulai dari 1 (sangat tidak puas) hingga 5 (sangat puas).
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang SOP KPPN, Fungsi MS pada Seksi MSKI menghasilkan produk layanan berupa surat dan laporan meliputi :

1. Penerbitan surat permohonan pembuatan user password aplikasi OM-SPAN
2. Penatausahaan revisi DIPA petikan pada KPPN yang berasal dari Ditjen Anggaran atau Kanwil DJPb
3. Penyusunan Laporan Hasil Layanan CSO setiap bulannya kepada Kepala KPPN dan Kepala Kanwil DJPb
4. Penerbitan surat teguran/pemberitahuan keterlambatan pengajuan SPM Penggantian Uang Persediaan (GU) dan SPM Pertanggungjawaban TUP (PTUP)
5. Penerbitan surat sanksi pemotongan dana Uang Persediaan (UP)
6. Penerbitan surat teguran kepada satker atas frekuensi pengembalian.penolakan SPM pada petugas FO KPPN
7. Penerbitan surat layanan informasi perbendaharaan sehubungan pembinaan satuan kerja, pengelolaan data pelaksanaan anggaran, dan lain sebagainya

---

Fungsi Kepatuhan Internal (KI)
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Seksi MSKI melaksanakan fungsi KI sebagai bagian dari internal control guna terwujudnya check and balance pada KPPN. Guna melaksanakan berbagai tugas sebagaimana disebutkan, Pelaksanaan Fungsi KI KPPN berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-287/PB/2015 tentang SOP KPPN, sehingga Seksi MSKI diharuskan melaksanakan dan menghasilkan beberapa output pekerjaan sebagai berikut:

1. Laporan Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik Pegawai
2. Penyusunan Rencana termasuk Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian Internal dua mingguan kepada Kepala KPPN dan Bulanan/Triwulanan kepada Kepala Kanwil DJPb
3. Laporan Hasil Pengelolaan Risiko dan Laporan Manajemen Risiko pada KPPN
4. Laporan Hasil Pemantauan Standar Kualitas Layanan KPPN
5. Pembaharuan/Penandatanganan Pakta Integritas KPPN dan Mitra Kerja
6. Laporan EIKR, LKT, LRT, Pengaduan, dan lain sebagainya

Seperti Subbagian Umum, Seksi MSKI juga menyediakan layanan kepada 2 (dua) pihak, yakni kepada stakeholder/satuan kerja dan internal pegawai KPPN dalam hal pengawasan ketentuan kode etik kepegawaian.

Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara. Sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, Tugas Seksi Bank dapat dikelompokkan dalam 4 kategori penugasan sebagai berikut:

Bidang Pengeluaran Negara

1. Penyelesaian transaksi pencairan dana
2. Penerbitan SP2D atau sejenisnya
3. Penerbitan Daftar Tagihan
4. Penyelesaian retur
5. Pengujian Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara

Bidang Penerimaan Negara

1. Penatausahaan penerimaan negara
2. Konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan
3. fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara
4. monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi
5. pembinaan dan pelaksanaan monev PNBP

Bidang Pengelolaan Kas

1. Fungsi pengelolaan kas (cash management)
2. Supervisi implementasi sistem pengelolaan kas pada rekening bendahara
3. pengelolaan rekening pemerintah

Bidang Lainnya

1. Pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK)
2. Monitoring dan evaluasi kredit program
3. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan. Sesuai dengan KEP-287/PB/2015 tentang SOP KPPN, Seksi vera melaksanakan dan menghasilkan produk layanan berupa :

1. Rekonsiliasi Internal Kuasa BUN pada KPPN
   Untuk memastikan kebenaran dan keandalan setiap data akuntansi yang terus bergerak, dilakukan rekonsilasi internal melalui aplikasi SPAN. Kepala Seksi vera melakukan rekonsilasi internal Saldo Utang (AP-GL), Saldo Piutang (GR-GL), Saldo Kas-Bank (CM-GL). Terhadap perbedaan pada Modul GL Subledger AP, Kepala Seksi vera melakukan konfirmasi kepada Kepala Seksi PD, serta kepada Kepala Seksi Bank terhadap perbendaan Modul GL Subledger GR dan/atau CM. Terhadap Laporan Rekonsiliasi Harian yang telah dinyatakan benar kemudian ditanda-tangani oleh 4 (empat) pihak, yakni Kepala Seksi vera, Bank, PD, dan MSKI.
2. Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dengan KPPN
   Seksi Vera menyediakan layanan rekonsiliasi tingkat UAKPA dengan KPPN. Seluruh satker berkewajiban melakukan rekonsiliasi SAIBA selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya. Pada era sebelum tahun 2015, rekonsiliasi dilakukan dengan penyampaian ADK aplikasi SAIBA disertai dengan laporan keuangan yang dilampiri dengan LPJ Bendahara. ADK Kemudian diunggah ke FTP melalui Aplikasi Konversi. ADK nantinya diunggah ke SPAN untuk menghasilkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) secara manual. Sejak 2016, Rekonsiliasi dilakukan secara online melalui web basis aplikasi e-rekon. Satker dapat mengunggah ADK SAIBA, untuk selanjutnya menunggu BAR Online secara otomatis setelah rekonsiliasi dinyatakan sama. BAR Online kemudian diunduh melalui e-rekon tanpa perlu dimintakan tandatangan kembali oleh Kepala Seksi vera dan KPA.
3. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa BUN Daerah (LK-UAKBUN Daerah)
   Seksi vera melakukan penyusunan LK-UAKBUN sebanyak 4 (empat) kali, yaitu triwulanan, semesteran, dan pada akhir tahun anggaran. Pelaksana Seksi vera melakukan konsolidasi laporan keuangan dari aplikasi SPAN berdasarkan data ADK rekon atau web ADI yang sudah diunggah ke dalam database SPAN. Kemudian, dicetaklah LAK, LRA, LO, LPE, LPSAL, dan Neraca dari aplikasi SPAN untuk kemudian dituangkan dalam LK Halaman Muka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan Harian Tingkat Kuasa BUN
5. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) pada KPPN
   Pemenuhan kewajiban satker dalam melaksanakan rekonsiliasi dan penyerahan LPJ Bendahara dimonitoring oleh Seksi vera secara berkala. Terhadap kewajiban yang tidak/terlambat dipenuhi tersebut, Seksi vera mengeluarkan SP2S yang ditanda-tangani oleh Kepala KPPN. Satker yang dikenakan sanksi tidak diperkenankan melakukan pengajuan SPM-GU, TUP, maupun seluruh tagihan LS-Bendahara sampai kewajiban telah dilaksanakan.
6. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) pada KPPN
   Seksi vera dapat mencabut sanksi yang telah diberikan kepada satker dalam hal seluruh kewajiban rekonsiliasi dan LPJ Bendahara telah dilaksanakan. Pencabutan sanksi dilakukan dengan membandingkan data monitoring pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan. Terhadap penerbitan SP3S yang dilakukan, sanksi yang sebelumnya dikenakan kepada satker berupa berupa penundaan pengajuan SPM-GU, TUP, dan LS-Bendahara juga dicabut.
7. Layanan Pengajuan LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Satker
   Selain layanan rekonsiliasi eksternal satker, KPPN juga menyediakan layanan penerimaan LPJ Bendahara dari seluruh satker yang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Petugas FO menerima ADK berikut hardcopy LPJ Bendahara dan dokumen teknis pendukung. Apabila setelah dilakukan verifikasi/penelitian berkas pendukung telah dinyatakan lengkap, petugas FO dapat mengunggah ADK pada aplikasi KPPN (SILABUN).
8. Penerbitan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN
   Layanan ini dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014 tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja pada pelaksanaan SPAN. Seksi vera menelaah surat pernyataan koreksi atas realisasi anggaran belanja berikut dokumen pendukung berupa SSPB dan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara untuk kemudian diteliti kesesuaiannya dengan Bagan Akun Standar melalui SPAN. Setelah persyaratan teknis dinyatakan benar, dilakukan penjurnalan manual atau upload web sesuai petunjuk teknis tentang penyesuaian sisa pagu DIPA.
9. Penerbitan SKTB dan SKP4 pada KPPN
10. Penerbitan Surat Konfirmasi Penerbitan SKTB dan Koreksi Transaksi Penerimaan Negara pada KPPN Mitra Satuan Kerja Penerima Setoran
11. Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik pada KPPN
12. Penyusunan Laporan Analisis Data Statistik Laporan Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan memiliki 6 (enam) Jabatan Fungsional, yaitu Pranata Komputer (Sistem Informasi berbasis komputer), Assessor SDM (Penilaian kompetensi manajerial), Pustakawan (Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta pengembangan sistem kepustakawaan), Arsiparis (Pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan), Analis Perbendaharaan Negara (Analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan), dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (Pembinaan/bimbingan teknis bidang perbendaharaan negara). Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) dibentuk untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan bimbingan teknis dalam Perbendaharaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2019. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara termasuk kategori jabatan fungsional keterampilan yang terdiri atas 3 jenjang mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu:

1. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil;
2. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir; dan
3. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia.

---

Penetapan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. Adapun unsur kegiatan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Perlu digarisbawahi tugas pokok dari Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Perbendaharaan Negara. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara meliputi:

1. penyiapan materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
2. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan;
3. pelaksanaan proses pelayanan informasi pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan proses pelayanan informasi sertifikasi bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan proses pelayanan informasi uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada satuan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan proses pelayanan perencanaan kas kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan proses pelayanan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian tagihan kontraktual kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. pelaksanaan proses pelayanan rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan proses pelayanan penolakan Surat Perintah Membayar kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. pelaksanaan proses pelayanan data kontrak dan supplier kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. pelaksanaan proses pelayanan revisi anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. pelaksanaan proses pelayanan monitoring laporan pertanggungjawaban bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan 
16. pelaksanaan survei kepuasan stakeholders.

•Kemenkeu   •DJPb   •KPPN Langsa  •eDJPb  •oa kemenkeu  •Satu Kemenkeu  •HRIS  •e-performance  •Intense DJPb  •Grading DJPb  •Analisis Beban Kerja  •pbnOpen  •Silap  •Petaraja  •Gaji Terpusat  •Semantik BPPK  •KLC Kemenkeu  •OM SPAN  •SAKTI  •HAI DJPb  •Simaspaten  •eJafung  •Digit  •SPRINT  •E-Rekon  •PPNPN Web  •SIPANDU Pengaduan DJPb